Karakter

Pada suatu pagi musim dingin di stasiun kereta api bawah tanah Shinjuku, Tokyo. Aku melihat sebuah tas tangan perempuan tergeletak persis di depanku. Beberapa orang lain di antara ribuan orang yang lalu lalang melihatnya juga, tapi mereka terus saja berjalan,  seperti biasa tampak selalu terburu-buru. Namun, kemudian seorang pemuda menghentikan langkahnya. Ia mengambil tas itu. Lalu, perlahan-lahan mengedarkan pandangan ke sekitar, seperti ingin tahu: siapa gerangan pemilik tas itu? Kemudian, ia berlari mengejar seorang perempuan, dan entah bagaimana, ia seperti yakin, lalu menunjukkan tas itu. Perempuan itu tampak terkejut, menyadari tasnya rupanya  terjatuh, dan ada yang sedang mengembalikannya. Ia pun membungkuk berkali-kali, sebagai ungkapan terima kasihnya.

Adalah Jepang disebut sebagai bangsa yang memiliki karakter kuat. Ketika terjadi gempa besar disusul tsunami yang menyapu tempat tinggal dan merenggut ribuan nyawa pada 11 Maret 2011, rakyatnya dipuji oleh berbagai media karena tidak terjadi penjarahan, disiplin, dan bersabar meskipun pemerintahnya dianggap tidak memuaskan dalam menanggulangi bencana.

Tentu saja, karakter yang membentuk harga diri sebagai harga mati dimiliki rakyat Jepang, disebut telah diwariskan turun-temurun sejak beberapa abad silam. Karakter misalnya,  membentuk budaya malu yang peka. Mungkin bukan berita baru lagi, ada murid Jepang memilih bunuh diri karena tak tahan menanggung malu yang muncul gara-gara gagal dalam ujian. Dan baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengundurkan diri karena ketahuan menerima donasi politik ilegal sebesar 250.000 yen (sekitar Rp 27 juta) dari seorang warga negara asing (Kompas, 8 Maret 2011). 

Berada di stasiun Shinjuku adalah satu di antara banyak kenangan tak terlupakan selama aku belajar di negeri sakura. Bisakah Anda bayangkan kalau peristiwa jatuhnya tas itu terjadi di tempat keramaian di negeri kita? Kita tentu pesimis barang berharga kita yang hilang akan kembali. Lihat saja, petugas keamanan sering mengingatkan kita lewat pengeras suara: waspadalah, jangan sampai barang berharga kita berpindah tangan (baca: dicopet atau dirampok). Dan bukankah kerap terjadi pula barang berharga raib di rumah ibadah?

Betapa semakin tidak nyaman hidup di negeri ini. Padahal sejak reformasi  digulirkan (1998), kita berharap adanya perubahan yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, terutama korupsi diperangi, angka pengangguran dan kemiskinan sebagai pemicu tingginya tingkat kriminalitas berkurang secara signifikan. Pendek kata, Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur! Kita pun larut dalam eforia.

Pada kenyataannya, yang terjadi adalah seperti bunyi ungkapan, “jauh panggang dari api.” Korupsi yang disebut sebagai penyebab negara diambang keruntuhan atau negara gagal (state failure) malah semakin menjadi-jadi. Bukti teranyar yang bisa kita lihat mengikuti kasus-kasus korupsi besar sebelumnya yang belum tuntas penyelesaiannya (Bank Century, BLBI, Deputi Bank Indonesia) adalah kasus Gayus dan korupsi dana pembangunan fasilitas SEA Games XXVI/2011 yang terindikasi melibatkan pejabat-pejabat negara.

Sebuah anekdot yang sungguh tepat menggambarkan betapa gawatnya korupsi telah melanda negeri kita adalah: “Pada zaman Orde Lama, korupsi berlangsung di bawah meja. Pada zaman Orde Baru, korupsi berlangsung di atas meja. Pada zaman reformasi, berikut mejanya dikorupsikan.”

Korupsi dan berbagai kejahatan moral lainnya terjadi karena nihilnya karakter.  “Karakter, dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu maupun bangsa,” ujar Theodore Roosevelt (1858-1919), Presiden AS ke-26, sebagaimana dikutip penulis buku-buku kepemimpinan, Stephen R Covey dalam buku The 8^th Habit.

Kata “karakter” berasal dari perbendaharaan kata kuno Perancis, yakni caractere, yang berarti alat-alat untuk mengukir. Kata “ukir” mengingatkan kita pada benda-benda seni ukiran Bali yang begitu detail, membutuhkan waktu lama dan rumit dalam proses pembuatannya, tapi menghasilkan karya seni tinggi. Seperti itulah kata “karakter” berproses dalam diri manusia. Dengan kata lain, untuk menjadi manusia yang berkarakter, yakni sosok yang berintegritas maka harus dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan yang tak berkesudahan dalam mencapai cita-cita luhur. 

Sejarah mencatat proses pembentukan karakter Presiden AS pertama, George Washington (1732-1799). Dalam buku Character is Destiny karya John McCain dan Mark Salter disebut, Washington terkenal karena sikap pendiamnya dan selalu bersikap sopan. Ia memiliki temperamen yang peka dan bergejolak, tapi ia selalu berusaha keras dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk memperbaiki diri. Pada usia 14 tahun,  ia menulis “110 Aturan” di buku tulis untuk mengatur sikapnya dalam setiap hal yang ia terapkan sepanjang hidupnya. Ia juga disebut suka mengamati karakter orang lain. “Ia tahu bahwa jika rakyat tidak mengatur karakter mereka sendiri, maka hal itu akan menghambat kemajuan republik. Namun, ia selalu yakin bahwa manusia dapat memperbaiki sifat; bahwa karakter rakyat dapat diatur oleh teladan dan bimbingan yang tegas. Ia berjanji akan menjadi teladan itu,” tulis John McCain dan Mark Salter. 

Terbukti memang, setelah masa kepemimpinanannya, ia menjadi teladan bagi bangsanya. Bahkan Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden AS ke-16  yang memiliki karakter mulia dan merupakan tokoh yang dikagumi Barack Obama, semasa remajanya berulang-ulang membaca biografi Benyamin Franklin (1706-1790)  dan George Washington (1732-1799), dan menjadikannya sebagai teladan. 

Lalu,  bagaimana dengan kita? Belakangan ini, wacana tentang pembangunan karakter agar digalakkan kembali ramai dibicarakan oleh sejumlah kalangan, terutama guru dan pengamat sosial. Disebutkan, miskinnya moral dan terjadinya korupsi merambah ke segala bidang disebabkan karena nihilnya karakter. Ya, tanpa disertai pembangunan karakter mustahil kemajuan suatu bangsa dapat diwujudkan. 

Menjadi Calon Bupati, Kenapa Tidak?

Sumber: Tulisan ini dimuat di harian Analisa, 22 November 2010.

Artikel Prasasti Perangin-angin bertajuk Mengapa Berlomba Menjadi Bupati Karo? (Analisa, 29 Oktober 2010), perlu kita tanggapi mengingat tulisan itu  berpotensi menyulut apatisme rakyat terhadap kepemimpinan yang selama ini merindukan sosok-sosok pemimpin yang didambakan. Bukan itu saja, tulisan itu juga akan meramaikan suatu perbincangan di tengah-tengah masyarakat awam pada umumnya bahwa siapa pun yang akan menjadi pemimpin sama saja (koruptor, raja-raja kecil, penindas), dan sebagai konsekuensi bahwa “siapapun pemimpin sama saja”, maka rakyat pun berpikir, kalau begitu yang memberi uang saja yang dipilih. Dengan kata lain, tulisan itu juga berpotensi menyuburkan money politics yang seharusnya menjadi tugas kita untuk memeranginya.

Dalam artikel itu, disebutkan tiga hal yang harus dipertanyakan, yakni pertama adalah  banyaknya calon bupati memberi suatu gambaran bahwa orang Karo sulit untuk membangun kesatuan gerak untuk membangun gagasan yang sama, yakni membangun Tanah Karo. Dia bertanya, kalau semua calon mengusung suatu gagasan membangun Tanah Karo lebih baik, kenapa semua calon tidak bisa mencapai titik temu untuk menyatukan tekad bersama? Jika ini terjadi barangkali pilkada Karo akan diikuti oleh dua atau tiga calon saja untuk mengerjakan gagasan tersebut. “Mengapa bangsa sebesar Amerika Serikat bisa mengusung hanya dua calon untuk maju menjadi presiden?” tanyanya.

Pertanyaan kedua muncul sebagai konsekuensi titik temu  itu tidak ada, yakni sepuluh calon yang berlomba menjadi Bupati Karo (padahal seharusnya bisa dua atau tiga), maka ditulisnya: “Wajar dong kita akhirnya mempertanyakan apakah memang benar kesepuluh calon ini ingin ‘membangun’ atau ‘menguras’ Tanah Karo?” Dia menyebut sebagai suatu fakta bahwa sosok menteri dan gubernur yang ingin menjadi kepala daerah karena jabatan itu sangat menggiurkan.

Hal ketiga menurutnya yang patut dipertanyakan adalah bukti kegagalan demokrasi di Indonesia dengan melihat banyaknya calon kepala daerah. Menurutnya, hal ini harus menjadi kajian untuk mencapai kehidupan demokrasi yang matang. Disebutkan, kehidupan demokrasi (pilkada) yang semula bertujuan untuk menjadi jawaban untuk pembangunan bangsa ternyata tak lebih dari ajang melahirkan para penindas atau raja-raja kecil. “Logikanya bagaimana mungkin seorang kepala daerah bisa menutupi dana kampanye yang bisa mencapai milyaran itu dengan hanya bergaji pokok sekitar sepuluh juta rupiah per bulan?” tanyanya. Dia menjawabnya, “Tentunya dengan korupsi.” 

Usai membaca tulisan Prasasti Perangin-angin, saya menyimpulkan pemikirannya, yakni siapapun yang berkompetisi menjadi kepala daerah di negeri ini akan dicurigai sebagai koruptor, menjadi raja-raja kecil, para penindas! Kalaulah benar demikian, maka jika ada anak kita saat ini menuntut ilmu dan bercita-cita mulia menjadi bupati atau gubernur, harus dengan tegas kita melarangnya karena akan menjadi bejat moralnya! Sekali lagi, betulkah demikian? Pertanyaan kita adalah tidak adakah lagi sedikit pun tampak sisi-sisi baik dari ratusan mungkin ribuan calon kepala daerah yang hendak berkompetisi dalam pilkada secara baik dan benar di negeri ini?

Dalam konteks pilkada Karo, Prasasti Perangin-angin perlu menyadari bahwa dua atau tiga calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pilkada bukan suatu jaminan adanya kesatuan dalam orang Karo. Dengan kata lain, dua atau tiga pasang calon yang maju tidak bisa dijadikan suatu gambaran adanya kesatuan itu. Mungkin Anda lupa, pernah dua pasang calon saja yang maju dalam pemilihan Bupati Karo, yakni Daulat Daniel Sinulingga dan Sinar Perangin-angin. Masih ingatkah Anda apa yang terjadi? Rakyat berdarah-darah dan rumah rakyat (gedung DPRD Karo) dibakar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab karena tidak puas dengan hasil pemilihan. Bukan hanya di Kabupaten Karo, di sejumlah daerah lain juga ternyata pernah mengalami hal yang sama.

Lalu, adanya  menteri yang ingin menjadi gubernur,  dan gubernur yang ingin menjadi wali kota, apakah ini bisa dijadikan suatu kesimpulan bahwa jabatan kepala daerah dengan kekuasaannya memang  begitu menggiurkan dan semata-mata untuk menguras daerahnya?  Lalu, bagaimana pendapat Anda dengan artikel pengamat politik paling kritis seperti Sukardi Rinakit yang menyatakan hormatnya kepada Wali Kota Surakarta Joko Widodo  dan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang baru-baru ini menerima Bung Hatta Anti Corruption Award? “Sekali lagi, mereka membenarkan hipotesis saya selama ini, yaitu masih banyak tokoh lokal yang luar biasa (local geniuses) di republik ini. Mereka tersebar dari Merauke sampai Sabang.... Di wilayah mereka, praktik korupsi sulit mencari pintu. Semua proses birokrasi cepat, transparan, dan akuntabel,” tulis Sukardi Rinakit (Kompas, 2 November 2010). Mari kita simak pula laporan Tempo edisi khusus Desember 2008 tentang “10 Tokoh 2008”. Para tokoh pilihan Tempo adalah sepuluh kepala daerah (bupati dan wali kota) berprestasi. “Banyak inovasi dan terobosan. Banyak pemimpin yang menjanjikan,” tulis Tempo. Perlu pula saya sebutkan prestasi cemerlang Basuki Tjahaya Purnama sewaktu menjabat Bupati Belitung Timur. Dia adalah keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, tapi kepemimpinannya sungguh dikagumi rakyatnya yang 92 persen adalah umat muslim. Dengan kata lain, ciri-ciri yang Anda sebutkan: raja-raja kecil, koruptor, dan para penindas... jauh sekali dari kepribadian sosok-sosok wali kota dan bupati yang dikagumi itu.

Pertanyaan terakhir Anda adalah bagaimana mengembalikan dana kampanye yang milyaran rupiah itu padahal gaji bupati sekitar sepuluh juta rupiah per bulan? Anda menjawab, korupsi!

Saya pernah baca juga pertanyaan senada melalui Facebook: bagaimana  Bupati Karo terpilih yang telah menghabiskan dana milyaran rupiah sewaktu pencalonan mengembalikan modalnya kecuali dengan korupsi? Waktu itu  segera saya tanggapi, dan jawaban yang sama tentu berlaku pula untuk Prasasti Perangin-angin: saya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa untuk menjadi calon Bupati Karo dari jalur perseorangan (independen) tidak lebih dari Rp 300.000.000. Baca saja berita-berita di harian Kompas tentang biaya menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Disebutkan, biaya terbesar adalah untuk pengumpulan fotokopi KTP dukungan atau surat keterangan lain pengganti fotokopi KTP.

Secara garis besar bisa saya perinci: syarat dukungan untuk Kabupaten Karo adalah 16.843 lembar fotokopi KTP atau surat keterangan pengganti KTP. Katakanlah kita kumpulkan sebanyak 20.000 lembar dukungan. Untuk setiap lembar, tim kami membayar biaya operasional sebesar Rp 5.000. Maka total biaya persyaratan untuk menjadi calon Bupati Karo melalui jalur perseorangan, Rp 100.000.000.  Kami perhitungkan pula biaya baliho dan lain-lain yang dikemas secara murah meriah seperti kunjungan ke desa-desa dan pertemuan-pertemuan yang kami taksir sekitar Rp 200.000.000. Dengan demikian total biaya mencapai Rp 300.000.000. Bayangkan pula, biaya itu ditanggung bersama dengan calon wakil bupati dan handaitolan lainnya. Di Facebook, untuk menanggapi komentar bernada menghakimi itu, saya mengusulkan kepada para mahasiswa untuk membuat seminar sehari dengan tema menjadi calon Bupati Karo dengan biaya sekitar Rp 300.000.000, saya menjadi pembicaranya, gratis, dan saya menyumbang Rp 1.000.000 untuk acara itu. Namun, sampai sekarang tak seorang pun yang memberi respon.

Biaya pencalonan tersebut malah bisa semakin berkurang kalau kita memiliki jaringan yang luas disertai banyaknya relawan untuk tujuan bersama. Kami adalah pengusaha yang memiliki sekitar 300 mitra bisnis yang tersebar di lebih 200 desa. Jika saja 200 mitra bisnis kami masing-masing membawa 100 lembar fotokopi KTP dukungan secara gratis, maka jumlah yang kami peroleh adalah 20.000 lembar dukungan. Makanya, jangan heran kalau ada rohaniawan juga yang bercita-cita jadi kepala daerah melalui jalur perseorangan mengingat luasnya jaringan yang dimilikinya.

Perlu kita ketahui bahwa UU Nomor 12 Tahun 2008 merupakan Perubahan atas UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Pengaturan calon perseorangan menjadi kepala daerah merupakan implementasi instruksi putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-V/2007 yang menyatakan perlunya menyertakan calon perseorangan dalam pilkada. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Prof Yohanes Usfunan menyebutkan sejumlah keuntungan pengaturan calon perseorangan yang menjadi kepala daerah. Pertama, memberi kesempatan tiap WNI yang profesional, bersih, dan demokratis mencalonkan diri. Kedua, keikutsertaan calon perseorangan memaksa parpol lebih selektif memilih calon kepala daerah. Ketiga, mencegah arogansi dan biaya “kendaraan politik” yang mahal dalam pencalonan kepala daerah melalui parpol/gabungan parpol (Kompas, 20 Juni 2008).

Anda mengatakan, sepuluh calon dalam pilkada Karo adalah jumlah yang sangat mengherankan. Ingat, tuntutan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi yang membuat hal itu memungkinkan.  Jumlah penduduk Kabupaten Karo yang bisa memilih adalah sekitar 250.000 orang. Kalau jumlah syarat dukungan adalah 16.843, maka secara matematis calon Bupati Karo yang bisa maju dari jalur perseorangan adalah 14 pasang calon. Jika ditambah enam pasang calon dari partai, maka jumlah calon yang bisa maju dalam pilkada Karo adalah 20 pasang calon.

Silahkan tercengang, tapi ini adalah sah-sah saja! Kalau kita mau meniru  Amerika Serikat yang mengusung dua calon menjadi presiden (seperti yang Anda sebut),  tentu saja UU harus dirubah lebih dahulu, alih-alih menyuruh semua calon berembuk untuk menetapkan sebaiknya dua atau tiga calon saja yang maju dalam pilkada. Jangan menyimpulkan dengan banyaknya calon yang maju sebagai gagalnya demokrasi kita. Ingat pula, dua pasang calon dalam pilkada bukan merupakan suatu jaminan akan menghasilkan kepemimpinan yang kita dambakan. Dan kualitas demokrasi sama sekali tidak ditentukan oleh dua atau sepuluh pasang calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pilkada.

Karakter

Abraham Lincoln (1809-1865)

Tak lama setelah pemilu legislatif (2009), pers ramai memberitakan bahwa partai-partai pemenang, khususnya di pusat, sibuk bongkar pasang untuk mencari capres dan cawapres. Capres yang satu dicalonkan dengan cawapres yang lain dari partai lain. Kalau tidak cocok deal-nya, maka dicari lagi pasangan yang lain, dan juga dari partai lain. Terkesan begitu mudahnya. Mulai dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal (sayangnya, bukan karena prestasinya) sampai kepada tokoh-tokoh yang kurang dikenal.

Tentu saja, cara-cara itu banyak dikritik. Sebab, visi dan misi masing-masing partai yang berbeda ketika berkampanye, diabaikan demi ambisi kekuasaan. Yang penting, siapa dapat apa, dan tidak ada yang merasa dirugikan.  

“Saat ini, kepentingan tertinggi elite politik adalah pemilu dan pilpres. Seharusnya belajar menjadi negarawan. Politik yang bermartabat dan bermoral bukanlah ajang rebutan dan permainan kekuasaan, tetapi selalu mengarah pada kepentingan bangsa,” ujar Ahmad Syafii Ma’arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah (Kompas, 4 Mei 2009).

Bung Karno pernah bilang, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”

Ingatlah, bangsa-bangsa menjadi besar tidak lepas dari pengaruh manusia-manusia berkarakter. Dalam konteks kepemimpinan, sosok inilah disebut negarawan sejati. Dunia mengenal Abraham Lincoln (1809-1865) yang membebaskan perbudakan di AS, yang menurut pengarang besar Rusia, Leo Tolstoy (1828-1910), merupakan seorang pemimpin berkarakter mulia yang membuatnya menjadi tokoh terbesar di dalam sejarah dunia sejak zaman Alkitab. Dunia mengenal  Sir Winston Churchill (1874-1965) yang telah menyelamatkan bangsanya dari kekalahan memalukan dalam Perang Dunia II. Dunia juga mengenal Nelson Mandela, yang dipenjarakan selama 27 tahun, alih-alih menyimpan dendam, ia dengan rendah hati mengajak musuh-musuh politiknya dalam sebuah rekonsiliasi damai. Tentu saja, kita juga bangga dengan pemimpin-pemimpin kita karena memiliki karakter mulia: Bung Hatta (1902-1980) yang cerdas, santun, jujur, dan hemat; Sutan Sjahrir (1909-1966), cendekiawan pemikir yang hidup sederhana.

“Karakter, dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu maupun bangsa,” ujar Theodore Roosevelt, sebagaimana dikutip penulis buku-buku kepemimpinan, Stephen R Covey dalam buku The 8^th Habit.  

Kata “karakter” berasal dari perbendaharaan kata kuno Perancis, yakni caractere, yang berarti alat-alat untuk mengukir. Kata “ukir” mengingatkan kita pada benda-benda seni ukiran Bali yang begitu detail, membutuhkan waktu lama dan rumit dalam proses pembuatannya, tapi menghasilkan karya seni tinggi. Seperti itulah kata “karakter” berproses dalam diri manusia untuk menjadi sosok mulia. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, yakni sosok yang berintegritas tinggi, disiplin, dan berjiwa melayani, maka harus dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan yang kerap membawa penderitaan dalam mencapai cita-cita luhur. 

“Mulia karena tempaan,” tulis pengarang tersohor Emest Hemingway (1899-1961). Sejarah mencatat bagaimana Presiden AS pertama, George Washington (1732-1799) menempa dirinya menjadi sosok yang memiliki karakter mulia. Dalam buku Character is Destiny karya John McCain dan Mark Salter disebut, Washington terkenal karena sikap pendiamnya dan selalu bersikap sopan. Ia memiliki temperamen yang peka dan bergejolak, tapi ia selalu berusaha keras dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk memperbaiki diri. Pada usia empat belas, di sebuah buku tulis, ia menulis “110 Aturan” untuk mengatur sikapnya yang ia terapkan sepanjang hidupnya. Ia juga disebut suka mengamati karakter orang lain. Ia telah mengamati sikap-sikap buruk manusia yang serakah, egois, pengecut, malas, dan cengeng.

“Ia tahu bahwa jika rakyat tidak mengatur karakter mereka sendiri, maka hal itu akan menghambat kemajuan republik. Namun, ia selalu yakin bahwa manusia dapat memperbaiki sifat; bahwa karakter rakyat dapat diatur oleh teladan dan bimbingan yang tegas. Ia berjanji akan menjadi teladan itu,” tulis John McCain dan Mark Salter.  Terbukti memang, setelah masa kepemimpinannya, ia menjadi teladan bagi bangsanya. Bahkan Abraham Lincoln yang memiliki karakter mulia itu, semasa remaja berulang-ulang membaca biografi George Washington, dan menjadikannya sebagai tokoh yang dikagumi.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Tidak ada kata “henti” untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kata lain, kita harus terus-menerus berjuang untuk menjaga dan menempa karakter kita sepanjang kehidupan yang dijalani. Mahatma Gandhi sebagai contoh manusia  berkarakter mulia (disebut “mahatma“ berarti si jiwa besar oleh pujangga Rabindranath Tagore) bukanlah merupakan “produk jadi” yang telah selesai ditempa seperti emas. Apa yang menjadi kekuatan Gandhi sehingga mewariskan keteladanan bagi kita adalah sikapnya yang selalu berpegang teguh pada kebenaran (satyagraha), yang dilakukannya dengan disiplin keras:  berdoa, berpuasa, dan menjauhi hal-hal duniawi. Kata Gandhi, hanya dengan suatu proses mencoba, belajar dari kesalahan, bermawas diri, dan disiplin yang kuat, kita bergerak maju selangkah demi selangkah penuh dengan penderitaan menuju cita-cita, yakni kebenaran itu sendiri.

Manusia berkarakter tidak akan mengijinkan ambisi-ambisi pribadinya sebagai sarana untuk menyalibkan kebenaran. Para koruptor berkedok pemimpin pasti mengenal “peribahasa” ini: “Boleh mencuri asal jangan ketahuan” dan “Boleh mencuri asal jangan ada yang merasa kehilangan”. Maka, sosok yang berkarakter tidak akan mencuri uang negara walaupun tidak ketahuan atau tidak ada yang merasa kehilangan. Ia memilih lebih baik dikucilkan daripada ikut-ikutan menjerumuskan negeri ini ke dalam jurang kehancuran bersama para politikus kotor. Bung Hatta, misalnya, merasa lebih baik meninggalkan arena politik (jabatan wakil presiden) dengan tetap mempertahankan integritasnya.

Seorang pemimpin berkarakter akan berkata seperti  nabi Ayub: “Till I die I will not put away my integrity from me”. Ya, sampai mati pun dia akan tetap menjaga integritasnya.

Saatnya Pemimpin Karo: Muda, Cerdas, dan Enerjik

            Dari sepuluh calon Bupati Karo, Robert Sinuhaji SE (nama lengkap Roberto Sinuhaji SE) merupakan figur termuda. Usianya 45 tahun. Orang-orang sering terperangah pada saat melihat langsung sosok Robert Sinuhaji. “Saya malah pernah mau dijodohin oleh seorang ibu karena dikira baru tamat kuliah,” ujar Robert Sinuhaji yang alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Studi Pembangunan dan pernah mendapat beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA) di Jepang sembari tersenyum.

Ir Firman Sebayang selaku Ketua Tim Pemenangan Nomor 4 pasangan “BERIMAN” (Robert Sinuhaji SE-Firman Amin Kaban BE) menjelaskan, kata kepemimpinan berasal dari bahasa Yunani, agogos. Kata itu diturunkan dari kata kerja agein, diterjemahkan menjadi memimpin atau mengemudikan. “Bayangkan saja kalau pengemudi kita sudah berusia pensiunan dan tambahkan lima tahun lagi selama menjabat, stamina dan daya pikir cenderung menurun, sementara tantangan ke depan membutuhkan sosok yang bukan hanya cerdas, beriman, melainkan juga kreatif, dan enerjik. Sosok ini nyata dalam diri Robert Sinuhaji,” ujar Ir Firman Sebayang.

Dibandingkan dengan calon-calon lain, sepintas masyarakat melihat bahwa khususnya dalam kampanye Robert Sinuhaji kurang publikasi. “Itu adalah penilaian keliru,” ujar Firman Sebayang didampingi Sekretaris Pemenangan Pt Sehat Sembiring SH. “Nama Robert Sinuhaji sudah cukup dikenal di kalangan pembaca. Lihat saja, dia sudah menulis lebih seratus artikel, cerpen, dan puisi di media massa terkenal seperti SIB, Suara Pembaruan, Analisa, Maranatha, dan Kompas. Bahkan sudah menulis lima buku yang cukup berbobot seperti Gundaling Pada Suatu Pagi, Gereja dan Politik, Ajaib di Tangan Tuhan, Aku Punya Impian, dan Kabar dari Jauh.”

Firman Sebayang menjelaskan, timnya punya strategi khusus dalam memenangkan pilkada Karo. Dalam hal publikasi misalnya, tentu saja melalui  media massa penting, tapi  Robert sudah cukup dikenal khususnya di kalangan masyarakat intelektual apalagi dia sering membawa ceramah soal ekonomi, kepemimpinan, pertanian, teologia, dan politik.  Menyadari hal ini, maka yang penting dilakukan adalah turun ke bawah, yakni mendatangi masyarakat miskin yang jangankan untuk membeli koran, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit. “Kami pun turun ke desa-desa terpencil yang tidak pernah dikunjungi calon-calon bupati lainnya. Jalannya sulit, sempit, terjal, berbatu-batu dan berubah seperti kubangan kerbau pada saat hujan, dan hanya bisa dimasuki dengan mengendarai mobil bergardan dua. Tentu saja, kami meninggalkan pesan-pesan penting lewat puluhan ribu brosur yang memuat visi-misi dan figur pemimpin mereka setelah berdialog dengan sebanyak-banyaknya penduduk miskin,” tambah Firman.

Akhir-akhir ini, banyak orang merasa pesimis dengan masa depan Kabupaten Karo. Mereka beranggapan bahwa siapa pun nanti pemimpinnya sama saja. Mereka kecewa sekali dengan kinerja pemerintah. Bagaimana tanggapan Robert Sinuhaji  yang berpasangan dengan Firman Amin Kaban yang merupakan alumnus ITB?  “Itu merupakan hal yang wajar. Kita mendukung pernyataan itu. Namun, perlu saya sampaikan bahwa majalah Tempo edisi khusus Desember 2008 memuat figur-figur bupati dan wali kota terbaik di Indonesia. Saya terkesan sekali dengan kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama, mantan Bupati Belitung Timur. Waktu dia terpilih jadi bupati, usianya masih muda seperti saya, belum punya pengalaman dalam pemerintahan. Uniknya, dia adalah anggota majelis gereja, tapi memimpin satu kabupaten yang penduduknya sekitar 95 persen muslim. Dia dan pemimpin-pemimpin terbaik di negeri ini menjadi inspirasi bagi saya. Kalau mereka bisa, kita pun bisa,” ujar Robert yang memiliki ribuan buku di perpustakaan pribadinya. “Oleh karena itu, kami memiliki visi Kabupaten Karo Menuju Terbaik di Indonesia,” ujarnya. Dia menambahkan, “Indonesia pernah mengirim enam atlet terbaiknya ke Olimpiade Catur berkelas dunia, tapi tahukah Anda, tiga diantaranya adalah putera Karo, yakni Monang Sinulingga, Cerdas Barus, dan Nasib Ginting. Saya jadi teringat lagu lama, begini bunyinya: “Meganjang kel beritana, sebelang-belang dunia, Taneh Karo mejile....” (Beritanya tersohor ke seluruh dunia, Tanah Karo yang indah). Robert Sinuhaji pernah membaca, Tanah Karo bisa disebut sebagai salah satu negeri terbaik setelah surga. “Coba lihat, tanahnya subur, alamnya indah, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya adalah keterpurukan.”

Kampanye Hitam

            Dalam berpolitik terlalu sering kampanye hitam (black campaign) dilakukan untuk menjatuhkan lawan-lawan. Menurut pengamat politik Budiarto Shambazy, biasanya ahli-ahli kampanye hitam memiliki tingkat intelegensia yang rendah (Kompas, 18 Oktober 2008). Mereka tidak kreatif mengemas isu-isu yang layak diangkat, pertanda memang tidak cerdas. Jadi, supaya bisa menang dengan cara yang lebih mudah disebarlah fitnah murahan terhadap figur yang dianggap rival kuat. Sebut saja Anwar Ibrahim yang diseret ke pengadilan Malaysia atas tuduhan sodomi; Barack Obama dituding pula pernah sebagai teman dekat gembong teroris dunia Osama bin Laden; bahkan bila kita telusuri lebih jauh, tokoh Alkitab, Jusuf pernah dituding hendak memerkosa isteri pejabat Mesir sehingga dijebloskan ke penjara, padahal isteri pejabat Mesir itu yang sering merayunya dan Jusuf selalu menolaknya. Demikian juga dengan Robert Sinuhaji yang merupakan calon Bupati Karo yang dituding sebagai pengedar pupuk palsu. Bagaimana tanggapannya?

“Pupuk yang kami jual itu berasal dari pemerintah dan impor dari luar negeri. UD Rata Sinuhaji ditunjuk pemerintah menjadi distributor pupuk di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang. Bukankah ini merupakan prestasi cemerlang dalam usaha sehingga ditunjuk oleh pemerintah pusat? Bayangkan pula, ada ratusan toko pupuk di Kabupaten Karo. Mereka membelinya bisa dari mana saja dan menjualnya kepada siapa saja. Pada saat musim tanam, setiap hari puluhan truk masuk ke Karo membawa ribuan sak pupuk. Kalau ada yang palsu, apakah itu tanggung jawab kami? Beberapa kali saya berdialog dengan puluhan petani, memang mereka mencemaskan tentang pupuk palsu. Waktu saya tanya, tahu beda pupuk palsu dengan asli? Mereka semua mengatakan tidak tahu. Lalu, kenapa langsung dibilang palsu? Mereka malah tertawa. Lho?! Ini adalah masalah SDM petani yang harus dibenahi agar mereka bisa membedakannya dengan mudah  asli dan palsu. Lalu, datang sejumlah calon bupati yang tinggalnya saja tidak di Kabupaten Karo dan sama sekali tidak tahu soal pupuk mau menjadi pahlawan untuk menyelamatkan petani Karo dengan mengangkat isu pupuk palsu banyak beredar harus dituntaskan. Miris sekali. Rakyat malah ditakut-takuti. Banyak pendukung saya mengatakan tidak perlu ditanggapi kampanye hitam itu. Ya, begini saja,  dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat saya, saya akan berhenti jadi calon bupati, dan kalau saya menang, saya akan dengan rela mengundurkan diri jika pernah secara sengaja sebelumnya terbukti secara hukum melanggar pidana dalam kasus pupuk palsu. Dan kami menyediakan semilyar rupiah bagi yang bisa membuktikannya!” tegas Robert Sinuhaji yang beristerikan Mita Munthe dan dikaruniai dua puteri, Bunga Mewangi Sinuhaji (kelas 3 SMP Negeri 1 Kabanjahe dan Theresa Jacqueline Sinuhaji (kelas 5 SD Methodis Kabanjahe). Adapun pasangannya Firman Amin Kaban yang beristerikan Serihati br Sebayang cukup berpengalaman dalam pemerintahan. Antara lain, pernah menjabat Kepala Dinas Tata Kota Pematang Siantar dan Kepala Dinas PU Kabupaten Karo.

Menurut Sekretaris Pemenangan Pt Sehat Sembiring SH, “Robert Sinuhaji  adalah seorang pertua di GBKP Kabanjahe Kota dan lebih 40 kali berkhotbah setiap tahun di gereja-gereja, termasuk beraliran karismatik, di luar wilayahnya seperti di Binjai, Simalungun, dan Deli Sedang. Dia pernah menjabat Kepala Biro Teologia Litbang Moderamen GBKP pada 2005-2010. Jabatan itu bukan sembarangan orang bisa menyandangnya, apalagi anggotanya sebagian besar adalah pendeta, sementara dia sendiri seorang sarjana ekonomi. Anehnya, tidak seorang pun yang meragukan intelektual, iman, dan integritasnya. Lalu, saat mau jadi bupati, malah difitnah-fitnah.”

Justru, menurut seorang penduduk Berastagi yang enggan disebut namanya, yang perlu diwaspadai adalah calon bupati yang terindikasi korupsi dana uang makan panti jompo sebanyak dua milyar rupiah sewaktu dia menjabat kepala dinas sosial yang banyak koran sudah memuatnya baru-baru ini. “Kalau pemimpin kita terindikasi korupsi, wah, makin gawatlah kita ini....” cemasnya.

Menurut Robert Sinuhaji, saling menjelek-jelekkan tidak etis, tapi satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah politik uang menjelang pilkada. Uang memainkan peranan penting dalam memenangkan pertarungan politik. Namun, dia mengingatkan, janganlah memilih pemimpin karena disogok. Ciri-ciri pemimpin gadungan adalah menyogok rakyatnya agar memilihnya. Calon-calon pemimpin seperti itu sudah jelas merupakan sosok yang memiliki integritas tercela. “Siapapun yang memberi/ menerima sogok sudah ikut berpartisipasi menghancurkan masa depan bangsa! Ya, kalau kita cinta negeri ini mari bekerja sama memberantas praktik-praktik suap. Alkitab mengatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang,” ujar Robert Sinuhaji yang selain hobi membaca, juga bermain catur dengan segudang prestasi, yakni pernah dua kali berturut-turut juara Kelompok Kompas Gramedia, meraih medali emas dan perak dalam UI Cup, bahkan menahan remis GM Utut Adianto dalam pertandingan simultan dan mengalahkan GM Ardiansyah juga dalam pertandingan simultan.



Pemimpin Masa Depan

Menyikat lantai dan mencuci pispot sama mulianya dengan menjadi presiden (Richard M Nixon)

        Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (2007) menyebutkan, sebanyak 86,8 persen responden mendukung jika calon gubernur yang maju dalam pilkada  DKI Jakarta mendatang dari parpol dan calon nonparpol. Bahkan, sebanyak 59,3 persen responden mengaku akan memilih calon nonparpol jika mereka diperbolehkan ikut pilkada (Kompas, 4 Juni 2007). Bisa dipastikan, rakyat di luar DKI Jakarta juga akan mengharapkan calon-calon pemimpin masa depan muncul dari nonparpol. Bukankah hal itu sudah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, di mana gubernur terpilih berasal dari nonparpol?

Pertanyaan kita adalah kenapa rakyat bersikap demikian? Berdasarkan hasil riset LSI untuk DKI Jakarta, keinginan itu muncul karena 64 persen responden kurang yakin calon dari parpol mampu memenuhi aspirasi mereka. Kalau hasil riset itu kita jadikan acuan, maka bisa disimpulkan bahwa rakyat tidak suka lagi dengan gaya kepemimpinan sekarang ini. Setelah terpilih, sosok tersebut bukannya menciptakan perubahan yang cukup signifikan bagi kesejahteraan rakyat, justru membuat berita-berita memuakkan; terlibat korupsi di sana-sini. Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, salah satu titik lemah Indonesia saat ini adalah minimnya keteladanan dari pemimpin atau elite politik. Dengan kata lain, negeri ini sedang mengalami krisis kepemimpinan.

Apakah yang dimaksud dengan pemimpin? Robert W Terry mengutip Edward C Pinkerton dalam buku Authentic Leadership menulis, kepemimpinan berasal dari kata benda (Yunani), agogos. Kata ini diturunkan dari kata kerja agein, diterjemahkan menjadi to lead (memimpin) atau to drive (mengemudikan). Oleh karena itu, agogos diterjemahkan sebagai leader (pemimpin). Kata kerja (Latin) yang berkaitan dengan itu adalah ago dan agere, yang berarti “mendorong, memimpin; menggerakkan; melakukan, bertindak, mengerjakan; mengelola.” Banyak definisi tentang kepemimpinan, tapi pada umumnya, pemimpin disebut sebagai orang yang mengajak para pengikutnya bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misinya.

Konsep umum tersebut melahirkan dua kelompok besar yang menyatakan siapa-siapa saja yang layak disebut pemimpin. Kelompok pertama menyebut, diktator seperti Hitler termasuk pemimpin. Kelompok kedua menyatakan seseorang yang layak disebut sebagai pemimpin adalah sosok yang memiliki moral dan intelektualitas. “Kepemimpinan adalah tindakan yang autentik, suatu mode yang unik dan terhormat dari keterlibatan dalam kehidupan,” tulis Robert W Terry. Adapun JM Burns dalam buku On Being a Leader menyatakan, “Seorang pemimpin harus memiliki etika, sebab hal itu merupakan jantung kepemimpinan”. Dan secara spesifik, Alkitab menyatakan, sosok yang dapat disebut sebagai pemimpin adalah sekaligus seorang pelayan.

Konsep “pemimpin sebagai pelayan” sekilas tampak sudah kuno atau ketinggalan zaman. Namun, dalam buku A New Paradigm of Leadership dan The Leader of the Future, di mana sejumlah penulis terkenal tentang kepemimpinan seperti Stephen R Covey, Warren Benis, Tom Peters, dan Peter F Drucker ikut mengambil bagian menyatakan, kepemimpinan masa depan atau millenium baru adalah kepemimpinan yang melayani. “Prinsip pelayanan ini saya tekankan karena saya meyakini bahwa usaha untuk menjadi berprinsip tanpa mau memikul beban pasti akan menemui kegagalan,” tulis Stephen R Covey. Menurut penulis buku monumental The Seven Habits of Highly Effective People, pemimpin masa depan adalah seseorang yang menciptakan suatu budaya atau sistem nilai yang berpusat pada prinsip-prinsip;  rendah hati, dan juga memiliki keberanian untuk menyelaraskannya, di mana hal tersebut membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar. Dari kerendahan hati, keberanian, dan pengorbanan muncullah individu yang memiliki integritas. Kerendahan hati akan menyatakan bahwa: “Saya tidak mengendalikannya; prinsip-prinsiplah yang pada akhirnya mengatur dan mengendalikannya”.

Konsep kepemimpinan yang melayani dapat pula kita temukan berdasarkan riset terkini. Menurut Jim Collins (hasil riset ditulis dalam buku Good to Great yang mendapat pujian dari antara lain, USA Today, Fortune, Wall Street Journal, dan Business Week) menyebutkan, dari 1.453 perusahaan yang muncul dalam  Fortune 500, setelah diseleksi secara ketat, hanya sebelas perusahaan yang bisa dianggap memiliki kepemimpinan tingkat 5 atau pemimpin hebat (great). Adapun yang disebut dengan pemimpin tingkat 5, yakni seseorang yang membaurkan kerendahan hati pribadi dengan kemauan profesional yang kuat. Pemimpin seperti itu tidak pernah ingin menjadi pahlawan yang kehadirannya mencolok; tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pujaan orang banyak atau menjadi ikon yang tidak dapat disentuh. Mereka tampak seperti orang biasa, tapi diam-diam membuahkan hasil yang luar biasa.

 “Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” kata Bung Karno. Sejarah membuktikan bahwa pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan berjiwa melayani itu adalah mungkin sekali. Kita bisa belajar dari Mahatma Gandhi (1869-1948). “Segera setelah peperangan berakhir, dia siap memangku pimpinan tertinggi di Kongres, menulis ulang undang-undang dasar dan mengubah lobi reformasi politik yang sebagian besar bersifat moderat menjadi gerakan massa yang sangat luar biasa besar, menuntut kebebasan India dari eksploitasi dan dominasi penjajah Inggris. Tetapi setelah mendapatkan kekuatan politik yang lebih besar daripada yang pernah dinikmati orang India lainnya selama seabad terakhir kekuasaan Inggris, dia menolak semua keuntungan kekuasaan yang didamba-dambakan oleh para pimpinan lainnya di seluruh dunia…. Ketika Kongres menawarinya kekuasaan mutlak  atas fasilitas nasional dan mahkota kepresidenan, ia selalu menolak, mempersilakan mereka yang lebih muda untuk mengenakan apa yang disebutnya sebagai “mahkota duri” itu,” tulis Stanley Wolpert dalam buku Gandhi's Passion The Life and Legacy of Mahatma Gandhi. Kita juga bisa menambahkan daftar pemimpin yang berjiwa melayani, antara lain, Nelson Mandela, Ibu Theresa, Bung Hatta, Agus Salim, dsb. Dalam diri sosok-sosok itu bisa jelas terlihat bahwa mereka menjadikan kepemimpinan sebagai suatu pelayanan. Dengan kata lain, mereka tidak gila kekuasaan.

Di negeri kita sedang terjadi persoalan-persoalan besar: tingginya angka kemiskinan, besarnya pengangguran, kemerosotan moral, dan bencana-bencana alam. Maka, tidak bisa ditawar-tawar lagi dan waktunya amat mendesak, pemimpin yang dapat mengemban tugas mulia itu adalah sosok yang memiliki integritas, intelektual, dan jiwa yang melayani. Adanya sejumlah kualifikasi itulah yang layak disebut sebagai pemimpin masa depan kita. Tanpa itu, siapapun kelak yang terpilih, bisa dipastikan, akan gagal membawa kita bangkit dari keterpurukan.