Pelajaran Politik buat Pelajar

Istilah “politik” (politics)   sering dikonotasikan secara negatif: politik itu kotor; politik itu boleh menghalalkan segala cara; dan bidang politik sebaiknya tidak dimasuki oleh orang baik-baik, karena kalau tidak ikut  arus,   cepat atau  lambat  akan  tersingkir.   Di  dalam sejarah politik, sejak mulai dikenal dari Yunani kuno, politik memang sering diwarnai kecurangan dan kekerasan. Bukankah peribahasa politik menyatakan, “Tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi?” Pernyataan klasik sejarawan Inggris, Lord Acton (1834-1902) menyatakan: “Power tends to corrupt….” (Kekuasaan cenderung menyimpang).  

Sejak reformasi di Indonesia  bergulir pada 1998, suksesi kepemimpinan dialakukan secara demokratis atau pemilihan langsung. Namun, sering kali terjadi kecurangan-kecurangan seperti politik uang (money politics), korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena minimya pemahaman kita tentang politik.

Tentu saja, politik memiliki arti luas. Prof Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menulis, “Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu.”

Jadi, politik pada hakikatnya menawarkan berbagai pilihan kebijakan untuk mengurus negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Bahwa terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, tidak bisa kita pungkiri, tapi yang jelas politik bertujuan agar pemerintahan suatu negara terselenggara dengan baik. Suksesi atau pemilihan kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari kegiatan politik. Sebagai warga yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa,  kita harus memilih calon pemimpin yang layak, bukan karena diiming-imingi oleh uang atau faktor lain (suku, agama, hubungan keluarga).

Tikus dan Koruptor

Sumber: Tulisan ini dimuat di harian Sinar Indonesia Baru, 13 Agustus 2005.

Tikus dan emaknya

Karena seekor tikus, Kerajaan Dor guncang. Tingkah raja menjadi aneh.

Sang paduka bertitah: tikus adalah binatang ilegal dan menghidangkan sup adalah perbuatan ilegal.

Kejadiannya begini. Pada suatu hari keluarga istana menyelenggarakan pesta. Suasana amat meriah. Sampai suatu ketika tak sengaja puteri raja mendongak ke langit-langit istana. Ada yang bergerak-gerak di sekitar lampu kristal. “Tikus, tikus, tikus!” jeritnya. Suasana menjadi heboh. Si tikus panik saat melarikan diri. Kakinya yang jorok itu terpeleset, lalu  nyemplung tepat di mangkuk sup ratu yang tengah asyik dengan makanan kesukaannya. Jijik campur terkejut, sang ratu memegang dada kirinya. Serangan jantung. Wafat seketika.

Pengarang Inggris, Kate DiCamilo menulis kejadian itu dalam novel The Tale of Desperaux. Pemenang Newberry Book 2004 itu bercerita tentang keluarga tikus yang tinggal di istana. Katanya, tikus punya harga diri. Ibu tikus beranak banyak itu selalu membanggakan asalnya, negeri Eiffel. Kalau berbicara, aksen Perancisnya selalu ditonjolkan. Ia terbawa ke Inggris tanpa dikehendakinya karena waktu itu berada di dalam koper diplomat  yang sedang menjalankan tugas kenegaraan.

Sungguh menarik cerita tentang tikus itu. Setiap tikus yang baru lahir akan mendapat semacam training guna mencari nafkah, seperti seni lari terbirit-birit dan cara canggih menggerogoti kertas. “Selalu awasi sekitarmu, pertama ke kanan, lalu ke kiri. Jangan berhenti, apapun yang terjadi.” Begitu nasihat abang tikus kepada adiknya yang baru belajar mencari nafkah.

Tentu saja, musibah karena tikus bukan hanya ada di dalam cerita. Sebuah negara modern pun bisa guncang oleh tikus. Kita ambil satu kasus yang pernah terjadi di negeri ini. Dilaporkan, sekitar 561 hektar padi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diserang hama tikus (Kompas, 19 Juli 12005). Para petani yang susah semakin terpuruk di dalam kemiskinan. Kalau tidak segera ditangani, kasus busung lapar memalukan pasti terjadi lagi. Tikus secara signifikan dapat menambah angka kemiskinan. Menurut Wikipedia, “Rats have a significant impact on food production. Estimates vary, but it is likely that anything beetwen 1/5 and a 1/3 of the world’s total output is eaten, spoiled or destroyed by rats and other rodents.”

Gambar tikus selalu digunakan untuk melambangkan koruptor. Sewaktu anggota KPU yang juga dosen itu terlibat korupsi, sejumlah harian membuat ilustrasi  tikus bertoga. Kenapa harus tikus? Tentu saja karena banyak persamaan antara tikus dan koruptor. Novel Kate DiCamilo menceritakan perilaku keluarga tikus yang mirip dengan keluarga koruptor. Semakin banyak benda digerogoti, semakin bahagia keluarga tikus. Bapak tikus selalu dianggap pahlawan oleh keluarga tikus.

Bukankah demikian pula yang kita lihat pada keluarga koruptor? Gaji pas-pasan, tapi punya banyak rumah di kawasan elit dan koleksi mobil mewah. Alih-alih bertanya dari mana sumbernya,  keluarga malah bangga punya bapak yang membuat mereka kaya raya. Kalau dituduh korupsi, sang isteri akan membela habis-habisan. ”Saya kenal suami saya. Ia punya integritas. Tak mungkin  korupsi. Itu fitnah!” Anak-anaknya juga ikut berteriak, “Papa kami bersih! Tak mungkin berbuat sekeji itu!” Pokoknya, seperti tikus, keluarga koruptor selalu menganggap bapaknya sebagai pahlawan.

Kita maklum, kalau kerja tikus hanya menggerogoti. Namanya saja binatang pengerat. Bukankah demi mempertahankan hidupnya, tikus harus menggerogoti? Adakah cara lain?

Sedangkan manusia? Bukankah dia adalah makhluk mulia yang dikaruniai akal untuk meraih sukses. Bukankah banyak cara luhur untuk makan atau kaya?

Tikus memang bisa sangat merugikan kita. Namun, jauh lebih berbahaya bila koruptor menghuni gedung pemerintah, rumah ibadah, gedung sekolah dibandingkan dengan tikus beneran. Paling banter yang digerogoti adalah kabel-kabel komputer, telepon, kertas-kertas, meja, dan kursi. Mari bandingkan dengan ulah yang diakibatkan koruptor. Terjadi kemiskinan missal, banyak anak putus sekolah, banyak jadi budak, banyak terbunuh karena busung lapar. Negara merdeka yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata karena digerogoti para koruptor, kini disebut-sebut berada diambang keruntuhan (state failure). Betapa mengerikan!

Dalam novel Kate DiCamilo disebutkan satu peraturan paling mendasar dan penting yang harus dipatuhi tikus: “Jangan pernah dalam keadaan apapun menampakkan diri di hadapan manusia!”

Namun, bagi koruptor, peraturan itu tentu saja diabaikan. Ya, koruptor adalah manusia yang berakal.  Karena itu, apa saja diakal-akali. Misalnya, anggaran belanja. Dalam pidato resmi, katanya, dibangun fasilitas untuk rakyat. Wakil-wakil rakyat terhormat pun bertepuk tangan. Namun, baca saja berita-berita di koran. Fasilitas itu dibangun asal jadi, lalu dibiarkan terbengkalai. Itu hanya satu contoh yang sebenarnya merupakan bukti korupsi.

Bukankah bisa dijerat dengan hukum? Namun, siapa takut? Manusia bertabiat tikus tentu sadar, orang seperti dia banyak mengurusi hukum. Bukankah sudah kita dengar, banyak perwira polisi dikabarkan memiliki rekening tak wajar? Bukankah sudah kita dengar pula, jaksa, hakim, dan pengacara melakukan korupsi? Hukum pun diakal-akali. Benar kata orang, koruptor itu licin seperti belut dicampur oli. Maka, seperti kata pepatah, “Patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu.” Dengan kata lain, satu koruptor dibasmi, seribu tikus berdasi bermunculan. Jangan heran, kalau populasi koruptor di negeri ini lebih banyak dibandingkan tikus.

Mengingat bahaya yang diakibatkannya, tentu saja koruptor harus ditumpas. Namun, menangkap koruptor jauh lebih sulit meskipun banyak kesamaannya dengan tikus. Cara kerja tikus mudah dilacak, tentu mudah pula menangkapnya. Ambil  misalnya, perekat tikus. Letakkan makanan kesukaan tikus ditengah-tengahnya, tak lama pasti terjebak. Atau, siapkan saja makanan beracun, hewan kesukaan kucing kampung itu pasti mampus.

Menurut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, ada cara baru untuk berburu koruptor. Cara itu disebut sebuah inovasi. Yakni, koruptor yang sudah bertobat didekati. Ia dijamin secara hukum bila mau membeberkan kejahatan koruptor- koruptor lain (Kompas, 2 Agustus 2005). Namun, apakah  mantan koruptor rela menjadi martir? “Koruptor itu tak pernah kenyang. Ia akan terus mengakumulasi kekayaan,” ujar Koordinator Indonesia Watch Corruption, Teten Masduki. Pernyataan pesimis memang. Ya, namanya saja koruptor, manusia berwatak tikus. Ia sudi merendahkan dirinya dengan memilih jalan hidup seperti tikus. Hati nuraninya sudah tumpul. Tak bisa lagi membedakan cara manusia bermoral dengan binatang penggerogot. Namun, jangan pernah putus asa berperang melawan manusia-manusia berperangai tikus.

Gereja dan Politik

Tulisan ini dimuat di harian Sinar Indonesia Baru, 2 Maret 2008.

"Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu (Yeremia 29:7)

Adolf Hitler (1889-1945)

Bolehkah gereja mencampuri urusan politik? Pemimpin Jerman, Adolf Hitler (1889-1945) pernah berkata kepada Pendeta Niemoller: “Saya mengurusi politik, Anda mengurusi agama. Saya tidak akan mencampuri urusan Anda, dan saya minta Anda tidak akan mencampuri urusan saya!” Meskipun Pendeta Niemoller tidak bersependapat, pada waktu itu, banyak orang Kristen (gereja) bersetuju dengan Hitler: gereja dilarang mencampuri urusan politik! Akibat kebijakan politik   Hitler, sekitar  enam juta orang Yahudi tewas dibantai   demi   ambisinya mendirikan Jerman Raya.

Menurut Pendeta Dr Eka Darmaputera, dalam buku Iman dalam Kehidupan, kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada orang-orang Kristen (gereja) di Indonesia, sebagian besar dipastikan menjawab, gereja sebaiknya tidak boleh mencampuri politik. Namun, kenapa demikian? Apakah ada yang salah dengan politik?

Tidak bisa dipungkiri, istilah “politik” (politics)   sering dikonotasikan secara negatif: politik itu kotor; politik itu boleh menghalalkan segala cara; dan bidang politik sebaiknya tidak dimasuki oleh orang baik-baik, karena kalau tidak ikut  arus, cepat atau  lambat  akan  tersingkir.   Ya,    dalam sejarah politik, sejak mulai dikenal dari Yunani kuno, politik memang sering diwarnai kecurangan dan kekerasan. Kita lihat saja perjalanan politik Pakistan terkini. Tokoh kharismatis, ketua partai Pakistan Peoples Party, Benazir Bhutto, tewas mengenaskan pada 27 Desember 2007 (diduga dibunuh oleh lawan-lawan politiknya), sebelum dia sempat mengubah citra buruk politik negerinya. Dan bukankah peribahasa politik menyatakan, “Tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi?” Kita ingat pula, pernyataan klasik sejarawan Inggris, Lord Acton (1834-1902) yang sering dikutip: “Power tends to corrupt….” (Kekuasaan cenderung menyimpang). Maka, jangankan rakyat awam, kalangan tertentu yang seharusnya paham tentang politik pun menjadi ragu.   Pakar   politik,   Dr  Sutradara  Gintings, dalam suatu ceramah yang diadakan oleh Moderamen GBKP mengatakan, acap kali dia enggan berbicara tentang politik di hadapan kaum rohaniawan. Sebab politik sering dipahami dalam arti sempit, yakni suksesi. “Kalau bicara politik di hadapan mereka, saya sering berpikir, jangan-jangan nanti saya dicurigai untuk mendukung seseorang,” ujarnya.

Tentu saja, politik memiliki arti luas. Prof Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menulis, “Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu.” Roger F Soltau dalam buku Introduction to Politics menulis, “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.” J Barents dalam Ilmu Politika menulis, “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara… yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara itu melakukan tugas-tugasnya.”   

Jadi, politik pada hakikatnya menawarkan berbagai pilihan kebijakan untuk mengurus negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Bahwa terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, tidak bisa kita pungkiri, tapi yang jelas politik bertujuan agar pemerintahan suatu negara terselenggara dengan baik. Dengan definisi tersebut, maka warga gereja seharusnya tidak perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik, atau mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak menghindar dari kegiatan politik. Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang  pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Matius 22:17). Apa tanggapan-Nya? “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21). Bukankah membayar pajak kepada negara merupakan bagian dari aktivitas politik?

   Kita bisa pula mengambil pengalaman Nabi Yeremia pada masa Perjanjian Lama tentang kegiatan politik. Allah berpesan melalui Yeremia agar disampaikan kepada orang-orang Israel yang tinggal di pengasingan: “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (Yeremia 29:7). Bukankah kegiatan politik begitu jelas terbaca dalam pernyataan itu?

Gereja di Jerman

Gereja harus turut bertanggung jawab terhadap kegiatan politik. Gereja tidak bisa berpangku tangan terhadap keputusan politik yang menindas rakyat. Sejarah mencatat, gereja berperan besar atas tumbangnya kediktatoran Marcos di Filipina (1986). Namun, dicatat pula, tewasnya jutaan orang di Jerman akibat membisunya gereja terhadap kebijakan penjahat perang Adolf Hitler.

Suksesi atau pemilihan kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari kegiatan politik. Sebagai warga negara, terlebih warga gereja, kita harus ikut bertanggung jawab untuk mensukseskannya. Ketiadaan pemimpin atau memilih pemimpin yang buruk akan membuat negeri di mana kita tinggal, (semakin) tidak sejahtera. Bukankah Allah meminta orang-orang Israel yang tinggal di pengasingan agar turut mengambil bagian dalam menyejahterakan negeri musuh (Babel) sekali pun? Adalah suatu keharusan kalau kita pun berdoa dan ikut ambil bagian dalam menyejahterakan negeri sendiri.

Patut kita perhatikan, biasanya sebelum pemilihan diadakan, sejumlah calon  akan mengunjungi rumah-rumah ibadah secara intensif. Menebar pesona. Membuat sejumlah janji. Tentu saja tidak ada yang salah dengan kegiatan-kegiatan itu. Semakin mereka mendekatkan diri kepada kita (calon konstituen), bukankah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk lebih jauh mengenal karakter mereka? Namun, pertanyaan kita adalah di antara calon-calon, siapakah yang kelak akan kita pilih? Sebagai warga yang takut akan Tuhan, tentu saja kita memilih calon pemimpin bukan karena diiming-imingi oleh uang (money politics) atau faktor lain (suku, agama, hubungan keluarga). Namun, ingatlah, ketika kita memilih pasangan calon setelah menerima sesuatu dan mengabaikan karakter kepemimpinan, maka kita turut membuat bangsa ini selalu kerdil dalam berpolitik.



Suara Rakyat Bukan Suara Uang

Catatan: tulisan ini pernah dimuat di harian Analisa, 8 April 2009, sehari sebelum pemilihan calon-calon legislatif. Kemudian kuedarkan dalam bentuk brosur menjelang pilkada Kabupaten Karo agar rakyat memilih pemimpin bukan berdasarkan uang atau dalam bentuk pemberian lain, seperti sarung, gula, minyak goreng, sertu untuk menimbun jalan-jalan berlubang, dsb.

 Pada Rabu, 27 Oktober 2010, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (bupati) Karo. Jauh sebelum hari-H, berbagai cara dilakukan oleh para calon untuk merebut simpati rakyat. Tentu saja, kiat paling “ampuh” bagi sosok-sosok yang tak layak jual (calon pemimpin gadungan) adalah dengan mengandalkan uangnya. Terlebih dalam situasi krisis keuangan berkepanjangan yang membuat kehidupan rakyat menjadi semakin serba sulit. Bak gayung bersambut, para pemilik uang yang haus jabatan, tentu saja jeli membaca situasi ini.

Saya pernah dengar kabar, ada beberapa calon bupati, telah menyiapkan dana paling sedikit Rp 100.000 per orang bagi yang memilihnya. Kabar ini bermula dari seseorang yang hendak membujuk temannya agar memilih calon pemimpin yang berusia muda, berintegritas baik, dan pandai, katakanlah bernama X. Namun, temannya itu mengatakan bahwa dia dan teman-temannya sudah punya calon lain bernama Y, yang telah menimbun jalan ke desanya yang berlubang-lubang, memberi uang, dan berjanji akan menambahinya kalau menang. Temannya yang telah punya pilihan itu kebetulan memang orang susah dan sangat memerlukan uang. Dan bukankah di masyarakat santer terdengar bahwa siapa saja (calon pemimpin) sama saja? “Sebelum kita diinjak lagi, mari sekarang rame-rame kita menginjak mereka,” ujar seseorang di kedai kopi.

Aroma uang memang tak mudah tercium, tapi kita dapat merasakan bahwa uang memainkan peranan penting dalam aktivitas politik sehingga melumpuhkan sebagian besar nyali orang yang berkompetensi menjadi wakil rakyat dan pemimpin, karena minim uang. Betapa tidak! Bahkan lembaga-lembaga sosial, termasuk rumah-rumah ibadah, sadar atau tidak, ternyata tidak sedikit pula yang terjerumus ke dalam arena politik beraroma uang. Seorang calon pemimpin di daerah pernah mengeluh karena ada seorang pendeta yang mewakili 30 orang pelayan gereja menghubunginya, minta bantuan dana untuk pesiar ke Bali. Bisakah kita mengatakan bahwa tidak ada korelasi (meminjam istilah ilmu Statistik) antara dia sebagai calon pemimpin dengan permohonan  dana untuk sekian puluh orang yang hendak berpesiar (justeru di tengah keadaan jemaat yang hidup serba sulit?). Belum termasuk puluhan proposal dana dari pelayan-pelayan gereja yang datang dari berbagai penjuru daerah yang memerlukan bantuan dana, mulai dari genteng gereja yang rusak, warna kusam gereja yang perlu dicet, WC mampet, sampai pembangunan rumah pendeta.

Lalu, bagaimana sikap kita? Apakah kita membiarkan politik uang (money politics) terus menjerat negeri ini sehingga hanya akan menghadirkan pemimpin gadungan yang bodoh, korup, dan tak bermoral?

Sekali-kali tidak! Kita harus melawannya! Allah melalui Nabi Musa mengatakan, “Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar” (Keluaran 23:8). Perilaku suap menyebar seperti virus di tengah-tengah masyarakat yang  akan melumpuhkan sendi-sendi bangunan moral yang hendak kita dirikan.

Praktik suap terjadi kalau ada yang memberi dan ada yang menerima. Dengan kata lain, suap terjadi di antara calon pemimpin dan masyarakat yang bermental bobrok. Seorang calon pemimpin yang berintegritas baik tidak akan membiarkan dirinya terjebak arus permainan uang. Kalau uang sudah nge-trend dalam masyarakat yang ikut aktivitas politik, calon pemimpin harus memberikan pencerahan. Sungguh baik melihat cara Soekirman sewaktu menghadapi orang-orang yang mengharapkan uang darinya yang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai (2005). “Terima kasih karena Bapak sudah jujur mengatakan bahwa saya akan kalah. Tapi kalau ada calon yang kasih uang, itu melanggar hukum. Calon seperti itu adalah calon yang akan korupsi. Kalau saya, saya malu kalau yang hendak Bapak pilih adalah calon pemimpin seperti itu. Saya tidak mau. Tapi kalau Bapak-bapak memilih saya karena hakekat saya akan berusaha memajukan bangsa bersama rakyat, maka saya mau,” ujarnya menceritakan pengalamannya dalam buku Strategi Kandidat Pro Demokrasi dalam Pilkada.

Banyak orang waktu itu sinis kepadanya. Dia yang adalah seorang dosen pertanian di Universitas Sumatera Utara (dengan gaji pas-pasan) diprediksi akan kalah. Alasannya: calon-calon lain berkampanye  membantu rakyat secara lebih konkrit, termasuk dengan uang. Namun, ternyata dia bersama pasangannya, akhirnya menang. Buku itu menyebutkan pula, dalam berkampanye ada calon bupati incumbent di Manggarai membagi-bagikan uang justeru kalah.  

Masyarakat yang baik, tentu saja secara proaktif dapat menghempang virus money politics yang berpotensi besar menghancurkan bangsa. Saya pernah dengar kabar, seorang calon pemimpin gadungan membagi-bagikan uang dan sembako menjelang pemilihan bupati pada periode lalu. Dia punya tujuh orang tim sukses di satu desa dan sudah mengucurkan dana sekitar Rp 20 juta. Lalu, bagaimana hasilnya? Di desa itu, ternyata dia hanya mendapatkan lima suara (bayangkan, jumlah tim suksesnya saja tujuh orang). Saya pikir, cara ini cukup ampuh untuk membuat jera sosok-sosok yang mendambakan jabatan dengan cara mengandalkan uang, suap sana, suap sini.

Gambar rumah adat Karo

Ingatlah, suara rakyat bukan suara uang. Pepatah tua mengatakan, vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Alkitab menyatakan, “Suap janganlah kau terima….” Jadi, jangan membiarkan diri kita terlibat di antara orang-orang yang mengubah suara Tuhan menjadi suara setan. Ingatlah, siapapun yang memberi/ menerima sogok (uang, sembako, dsb) sudah ikut berpartisipasi menghancurkan masa depan kita!

Oleh karena itu, kalau Anda mengasihi negeri ini dan mendambakan masa depan anak-anak kita, marilah kita memilih sosok-sosok yang punya integritas baik dan cerdas dalam pemilihan pemimpin. Pertanyaan kita adalah apakah masih ada? Perlu saya sampaikan, majalah Tempo, dalam edisi khusus akhir tahun menurunkan laporan utama bertajuk “10 Tokoh 2008”. Siapakah mereka? Mereka adalah bupati dan wali kota yang bekerja dengan hati, yang berhasil membangun daerahnya sehingga dicintai rakyatnya.

Sebelum mereka, pers ramai-ramai pula menyebut satu sosok luar biasa, Basuki Tjahaya Purnama. Dia adalah Bupati Belitung Timur pertama yang dipilih secara langsung pada 2005. Bayangkan saja, seorang yang takut akan Tuhan (anggota majelis gereja) dan dari etnis Tinghoa, pernah menjadi pemimpin di wilayah berpenduduk mayoritas muslim (92 persen). Dan dia berhasil membangun daerahnya, mendapat banyak penghargaan nasional, dan disukai rakyat. Jadi, jangan pernah lagi mengatakan, semua calon sama saja dan yang memberi uang akan dipilih. Semoga tulisan ini membuat mata hati kita terbuka untuk hal-hal yang baik demi membangun negeri ini.